Dengan Adanya isu demo 2 Desember 2016 menyebabkan kekhawatiran bagi pelaku usaha. Apalagi memasuki minggu pertama Desember masyarakat sudah mulai berbelanja untuk keperluan perayaan Natal dan tahun baru, di mana aktivitas perdagangan dan bisnis semakin meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap, aksi demonstrasi tidak berlanjut. Lantaran perekonomian saat ini tengah tidak menentu. Aksi demo yang terus berlanjut justru merugikan masyarakat.
“Tapi kalau (unjuk rasa dilakukan) terus-terusan yang rugi rakyat kita juga. Keadaan ekonomi global sekarang ini. Seperti yang saya bilang tadi, tidak terlalu baik, kita masih sedikit naik. Nah kalau kita bikin persoalan-persoalan sendiri, tidak percaya pada hukum, nanti orang mempertanyakan apakah betul Indonesia ini negara hukum,” kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (25/11/2016).
Dia mengimbau supaya para intelektual tidak membuat keadaan semakin keruh. Luhut ingin, masyarakat menyerahkan seutuhnya kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuksi Tjahaja Purnama atau Ahok pada aparat penegak hukum.
“Kalau konteksnya masalah penanganan (hukum) Ahok kemarin sudah diproses, kita percayakanlah pada proses hukum yang sedang berjalan. Saya ingin imbau kepada para kaum intelektual kita ini yang selalu bersilang pendapat, mari duduk bersama sambil mengawal proses hukum hingga tetap di arah yang benar. Kita harus menghormati hukum,” jelas Luhut.
Dia menambahkan pemerintah telah melakukan antisipasi terkait aksi tersebut.
“Kita antisipasi, kami monitor, dan pada hari ini sudah baik. Banyak tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang sudah mengimbau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan saya lihat reaksinya sejauh ini cukup bagus,” ujar dia.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyesalkan rencana buruh yang akan menggelar aksi mogok nasional pada akhir bulan atau awal Desember 2016. Terlebih lagi hal tersebut akan dibarengi dengan rencana aksi demo 2 Desember 2016.
Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah kehilangan momentum untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2017. Oleh sebab itu, buruh memanfaatkan momen demo 2 Desember untuk meminta kenaikan upah lebih besar di tahun depan.
“Saya yakin nggak akan ada demo. Paling yang mau demo itu buruh KSPI, mereka ambil momentum itu,” ujar dia di Jakarta.
Meski demikian, lanjut Haryadi, pengusaha tetap melakukan antisipasi jika aksi demo tersebut lebih besar dari aksi pada 4 November lalu lantaran dibarengi dengan aksi mogok buruh. Antisipasi ini terutama terkait dengan pengamanan aset dan para pekerja di perusahaan atau pabrik.
“Jadi kalau kita lebih kepada antisipasi terhadap keamanan, itu otomatis ya pengamanan aset dan sebagainya,” kata dia.
Selain itu, Haryadi juga berharap pemerintah bisa segera meredam rencana aksi demo ini. Sebab menurut dia tidak ada lagi alasan yang kuat untuk kembali digelarnya aksi pada 2 November mendatang.
”Kan hari ini sudah ada putusan apa yang disuarakan oleh masyarakat kemarin (4 November). Saya rasa sudah tidak relevan dong. Tapi kalau untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya memang harus pemerintah sendiri yang bisa,” tandas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengakui kondisi Jakarta menjadi kurang kondusif karena maraknya aksi demo belakangan ini. Hal tersebut dinilai berdampak pada jalannya aktivitas ekonomi di Ibu Kota.
“Kondisi Jakarta akhir-akhir ini yang kurang kondusif akibat aksi demo dan tahapan pilkada DKI Jakarta yang akan mengganggu jalannya aktivitas ekonomi dan bisnis di Jakarta,” ujar dia.
Jika melihat pada aksi demo 4 November 2016 lalu, hampir 25 ribu kios dan toko tutup di kawasan Tanah Abang, Glodok, Mangga Dua, Gunung Sahari, dan Kelapa Gading. Hal ini menimbulkan kerugian hingga ratusan miliar rupiah karena menurunnya aktivitas perdagangan.
Sumber. Liputan 6
